Surabaya - Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, tenaga kerja asing termasuk dokter akan 'menyerbu' Jawa Timur. Untuk menghadapi serbuan dokter asing, Pemprov Jawa Timur akan menyiapkan 'tamengnya'.
"Prinsip dasarnya, Barrier Non Tarif. Jadi hambatan non tarif itu bisa dilakukan dengan berbagai checking terhadap negara lain," kata Gubernur Jatim Soekarwo kepada wartawan di sela acara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke 50 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Jalan A Yani, Surabaya, Selasa (25/11/2014).
'Tameng' berupa pembatasan non tarif seperti, pembuatan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2014. Dalam perda tersebut, akan dirumuskan tentang penguasaan penanganan penyakit oleh dokter tersebut.
"Akan buat rumusan, dokter itu harus menguasai penyakit tropis Indonesia, khususnya Jawa Timur," tuturnya.
Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo mengaku yakin, perumusan di Perda tersebut akan dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur.
"Nanti dirumuskan oleh IDI, Kadinkes (Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur), apa saja penyakit di Jawa Timur," terangnya.
Soekarwo menegaskan kembali bahwa Jawa Timur bukan menolak kehadiran dokter asing di era MEA.
"Tidak menolak, tapi ada barrier non tarif. Ada hambatan bukan tarifnya. Nah itu disesuaikan dengan kondisi Jawa Timur," jelasnya.
Ketika disinggung mengenai kemungkinan masyarakat berobat ke luar negeri semakin banyak, Soekarwo mengakui yang paling sulit adalah merubah image luar negeri lebih bagus daripada di Jawa Timur.
"Makanya, pelayanan lebih bagus harus ditingkatkan. Bagaimanakan memberikan pelayanan pasca perawatan dan pengobatan (rawat inap) di situ. Apakah menyewa di sana, silahkan," tandasnya.
No comments:
Post a Comment