Pemkot Surabaya tunda penerimaan CPNS ditahun 2012

Dinkominfo - Rencana Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2012 urung dilaksanakan. Hal ini disampaikan Yayuk Eko Agustin, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya pada saat jumpa pers, Kamis (9/8) di kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Pembatalan perekrutan tahun ini terkait keberatan yang diajukan Pemkot atas mekanisme rekrutmen yang digunakan pada tahun ini. Keberatan tersebut telah Pemkot sampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat yang dikirim pada tanggal 23 Juni silam. Dalam surat tersebut Pemkot menyebutkan pada perekrutan kali ini berpotensi rawan kecurangan. Yayuk menjelaskan bahwa dalam PermenPAN-RB nomor 197 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS, disebutkan bahwa penyusunan naskah soal dan pengolahan LJK dilakukan oleh panitia pengadaan CPNS Nasional bekerja sama dengan konsorsium yang terdiri dari sepuluh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kemudian poin kedua menjelaskan bahwa perihal penggandaan dan pendistribusian soal ujian dan formulir LJK dilakukan oleh masing-masing instansi (pemerintah daerah). “Naskah soal dibuat di pusat oleh konsorsium sepuluh PTN lalu dikirimkan ke masing-masing Pemda untuk digandakan. Setelah ujian, lembar jawaban akan dikirim lagi ke pusat untuk dikoreksi. Nah yang menurut kami rawan adalah masalah pada tahap penggandaan soal,” terang Yayuk. Menurutnya, penggandaan soal bukanlah hal yang remeh karena rawan terjadi penyalahgunaan. Selama ini wewenang penggandaan naskah berada di pusat sedangkan Pemda hanya pelaksanaan saja sehingga tanggung jawab terkait naskah soal ada di pemerintah pusat. “Kalau mekanismenya seperti ini kami tidak mau ambil resiko, kami bukannya menentang kebijakan dari pusat hanya menyatakan sikap yang diambil oleh Pemkot Surabaya dan itu hak masing-masing Pemda,” jelas Yayuk.

Duh alat E-KTP Kecamatan Candi Sidoarjo Hilang

Kepala Camat Candi Agus Maulidy saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian tersebut. "Memang benar ada kejadian, dan peristiwa itu pada hari Rabu (8/8) kemarin," kata Agus Maulidy di ruangannya, Kamis (9/8/2012). Agus menjelaskan, kejadian tersebut diketahui setelah salah seorang warga akan melakukan pengurusan membuat E-TKP. Petugas dan warga masuk ke ruangan kasi pembuatan fisik dan kasi perekonomian terkejut, manakala alatnya raib. "Saat masuk ke dalam ruangan pembuatan E-KTP, petugas kaget. Kalau semua peralatannya berupa kamera, sidik jari, monitor dan iris mata hilang semuanya. Dan hanya ditingal berupa CPU saja," terang dia. Akibat hilangnya semua peralatan itu pihaknya mengalami kerugian mencapai Rp 50 hingga Rp 60 juta. "Kita sudah memberitahukan kepada bupati (Saiful Illah) kalau peralatannya hilang. Jika beli maka harus mengeluarkan biaya mencapai Rp 50 hingga Rp 60 juta," ujarnya. Dengan hilanganya peralatan tersebut, pihak kecamatan sudah melapor ke polisi dan sudah dilakukan olah TKP. Untuk itu ruangan tersebut terpaksa harus diberi garis polisi

RS Unair melayani Jamkesmas non Kuota

Rumah sakit swasta nampaknya belum banyak yang tertarik untuk menyambut tawaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya terkait layanan bagi pasien Jamkesmas non kuota. Sejak diberlakukannya Jamkesmas non kuota 3 tahun lalu, baru kurang lebih ada 11 RS swasta yang membuka layanan khusus pasien miskin. Esty Martiana Rachmie Kepala Dinkes Surabaya mengatakan kerjasama dengan RS swasta memang bukanlah keharusan. Karena memang tidak ada aturan yang memaksa. Yang bisa dilakukan Dinkes hanya menghimbau dan berhubungan baik. Apalagi layanan Jamkesmas bersifat sosial. Diakui Esty, dirinya sudah memberikan sinyal sejak 3 tahun lalu untuk meminta kesediaan RS swasta melayani pasien Jamkesmas non kuota. Namun, belum banyak yang memberikan respon positif. "Swasta sudah diminta, tapi kalau mereka nggak mau? Kita sudah kumpulkan RS swasta, dari awal, sudah sejak 3 trahun lalu. Berikan paparan, programnya seperti ini, pembayarannya seperti ini. Kemudian kesan pertama begitu menggoa, selanjutnya terserah anda," kata Esty pada wartawan seusai penandatanganan MoU dengan RS Universitas Airlangga di Kompleks Kampus C Unair Surabaya Kini pasien miskin yang ada di sekitar wilayah Mulyorejo bisa berobat ke RSUA dengan bekar surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari RT, RW serta kelurahan setempat," kata Esty Martiana Rachmie kepada wartawan usai penandatanganan Mou, Rabu (8/8/2012). Kepala Dinkes Surabaya ini mengungkapkan jika awal dari kerjasama pihaknya dengan RSUA berawal dari upaya Dinkes ingin memperluas jangkauan pelayanan Jamkesmas non kuota yang pembiayaannya dari APBD Surabaya.

Mudik Lebaran Awas Pembiusan

Seperti terjadi pada waktu mudik lebaran,Motif perampokan dengan membius korbannya akan beraksi, seperti yang terjadi pada Sukir warga Palangkaraya Kalimantan tengah. Petugas kehutanan KPH Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjadi korban pembiusan. Akibatnya, Sukir kehilangan semua barang berharga. Informasi yang diperoleh, Sukir ditemukan terkapar di depan Gardu Induk PLN di Bypass Sekarputih Mojokerto sekitar pukul 23.00 WIB, Rabu (8/8/2012) malam. Sukir yang kondisinya pingsan, dibawa ke RS Wahidin Soediro Husodo untuk dirawat. Setelah siuman, Warga Dusun Karang Malang Desa Ngrompol, Sragen Jawa Tengah ini, bercerita mengenai kejadian yang menimpa dirinya. Sekitar pukul 18.00 WIB, Sukir naik pesawat dari Palangkaraya menuju Surabaya. Sesampai di Bandara Juanda, Sukir naik taksi ke Terminal Bungurasih. Kemudian, tak sabar menanti bus cukup lama, sebuah mobil Toyota Avanza hitam yang berpenumpang 4 orang, menawari Sakir untuk ikut bersamanya. "Dia bilang tujuannya ke Solo, jadi ya sama. Saya dipanggil ditawari, saya ikut. Gak menyangka," kata Sukir di rumah sakit, Kamis (9/8/2012) dini hari

1 Agustus Mobil Plat Merah Wajib Pertamax

Upaya untuk mensosialisasikan pengendalian penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus dilakukan Pemerintah Kota Surabaya. Kali ini, sosialisasi disampaikan langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dihadapan jajaran BUMN, BUMD dan kepala SKPD, Kamis (26/7). Dalam paparannya, Risma menyebutkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Kota Surabaya diprediksi bakal habis pada Oktober 2012 mendatang. Dan sebagaimana tercantum dalam Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) no 12/2012 Tentang Pengendalian Penggunaan BBM, bahwa per tanggal 1 Agustus 2012 semua kendaraan dinas instansi pemerintah, meliputi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib menggunakan BBM non subsidi. “Tak hanya itu, mobil barang yang difungsikan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan solar bersubsidi terhitung mulai 1 September 2012,” ujarnya. Kebijakan ini, lanjut Risma, perlu diperhatikan dan dijalankan oleh semua pihak agar subsidi yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dapat diberikan tepat sasaran. “Jika kita yang tidak berhak menikmati subsidi BBM tetapi ikut-ikutan menggunakan, maka kasian yang seharusnya menerima. Jika subsidi yang diberikan itu habis sebelum waktunya, maka saya khawatir akan memicu kepanikan pada masyarakat. Mengingat peran dari BBM cukup vital,” paparnya. Kepanikan yang dimaksud oleh Risma adalah adanya kenaikan harga bahan pokok yang dirasakan membebani masyarakat. “Saya tidak ingin hal tersebut terjadi. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh SKPD dan BUMD untuk kendaraan operasional kantor dan pribadi tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Masa bisa beli mobil mewah tetapi bahan bakarnya bersubsidi. Ini kan kelewatan,” tukasnya.